Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

15

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI tahun
1945 menyebutkan bahwa ayat (3) Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Ayat (4), Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis.13

Pertanyaannya adalah sejauh mana pemimpin berkarakter era
demokrasi saat ini mampu menghasilkan sejumlah perundang-
undangan yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 dan bagaimana
komitmen para pemimpin nasional terhadap penegakan hukum?
Meskipun demikian, fokus realitas yang terdapat dalam UUD NRI
tahun 1945 sesungguhnya mempunyai relevansi dengan upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya yang tercermin pada
Pasal 28 ayat (2). Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.
Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional

untuk mancapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan
Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada
Pancasila dan berdasarkan UUD NRI tahun 1945, yaitu cara pandang
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya,
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang diantaranya mencakup: bahwa secara
psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib
sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu
tekad dalam mencapai cita-cita bangsa; dan bahwa kehidupan politik

13 Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945