Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

35

akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul.
Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka
program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan
kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Masih
perlu kebijakan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah,
pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah
Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat
kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah
perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber
daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di
dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai
tambah yang dinikmati di daerah-daerah.

2) Pengaruhnya terhadap kemampuan kepemimpinan
dalam proses negosiasi dan kelihaian diplomasi Indonesia yang
selalu melemah dalam menghadapi ketatnya persaingan bebas
dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan, juga bersumber dari
ketidakpastian regulasi nasional serta inkonsistensi kebijakan
nasional dalam bidang tersebut, telah menambah beban
negara dan bangsa.

3) Korelasi dengan produktivitas ekonomi nasional dan
manajerial administrasi pemerintahan telah menyebabkan
menurunnya devisa untuk mendukung kekuatan ekonomi
nasional yang berdampak terhadap proses dan implementasi
legislasi.

4) Kebijakan pembangunan di era reformasi tidak
memiliki arah yang jelas, apalagi tanpa Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) dan di tengah-tengah gelombang persaingan
keras dalam konteks peta politik global saat ini. Ketiadaan
GBHN mengakibatkan semakin jauhnya perjalanan bangsa ini
dari arah, tujuan, dan cita-cita pendiri negara dan pembentuk