Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

26

dengan mencontoh negara-negara barat tanpa harus takut bahwa hasil
westernisasi akan menggoyahkan kepribadian mereka.

Konsep perubahan ala Restorasi Meiji diatas, pada dasarnya
memiliki kesamaan dengan reformasi birokrasi di Indonesia. Bedanya
adalah Restorasi Meiji dilandasi oleh semangat mengejar
ketertinggalannya dengan negara-negara Barat dengan westernisasi,
sedangkan reformasi birokrasi dilandasi oleh keingingan yang kuat
membenahi kebobrokan perilaku birokrasi untuk mewujudkan good
governance berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun
demikian, semangat mengejar ketertinggalan Indonesia dengan bangsa-
bangsa lain yang telah maju patut ditumbuhkembangkan dalam diri para
birokrat di pemerintahan baik pusat maupun daerah.

10. Tinjauan Kepustakaan.

Berikut ini adalah hasil kajian dari para pakar yang menunjukkan
perlunya dilakukan pemantapan reformasi birokrasi di Indonesia. Hasil-hasil
kajian para pakar tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Analis politik dan kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof
Chaniago8, menilai kebijakan pengadaan posisi wakil menteri
sebenarnya tak perlu. Menurutnya, keberadaan wakil menteri justru
berlawanan dengan niat mereformasi birokrasi. "Perlu dikaji, apakah
struktur internal masing-masing kementerian itu memberikan beban yang
besar pada menteri. Sejauh ini, Presiden SBY tak pernah membeberkan
kajian mengenai beban departemen/kementerian itu. Saya memandang,
banyak beban pekerjaan departemen itu yang tumpang-tindih atau malah
mengada-ada. Contohnya di Depdagri terdapat Direktorat Pembinaan
Daerah dan Direktorat Otonomi Daerah. Terjadi tumpang-tindih internal.
Di departemen yang sama juga terdapat Direktorat Bina Keuangan
Daerah. Padahal itu cukup dilakukan Departemen Keuangan.

8 Redaksi Web. http://www.harian-qlobal.com. 27 Oktober 2009. Wakil Menteri - Kemunduran
Reformasi Birokrasi.