Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6

22

       kualifikasi teknis kandidat dan bukan atas dasar politik, keluarga atau
       koneksi lain. Kualifikasi ini harus ditest dengan ujian. Kualifikasi akan
       menciptakan jumlah homogenitas tertentu di antara para pejabat. Para
       pejabat ditunjuk menduduki posisi bukan dipilih, sehingga bergantung
      pada atasan dalam organisasi, bukan pada konstituen. Kemajuan karir
      adalah sesuai dengan senioritas atau prestasi, atau keduanya.

                Dari teori di atas Webber menakanakan bahwa perlu ada struktur
      yang jelas dalam suatu organisasi yang di namakan birokrasi, hal ini pula
      mempengaruhi seluruh organisasi yang ada di Dunia.

      b. Konsep Governance.

                Konsep governance sebagaimana dikutip oleh Bambang
       Purwoko, dkk5 adalah konsep abstrak yang perlu didefinsikan secara
      jelas. Dalam literatur ditemukan berbagai perspektif tentang governance,
       seperti perspektif hirarki, pasar, jejaring, komunitarian, dan lain-lain.
       Perspektif ini pada gilirannya mempengaruhi penerapan konsep
       governance di dalam praktek kepemerintahan. Variasi dalam penerapan
       governance juga tergantung dari situasi politik, ekonomi, dan sosial dari
       setiap negara yang menerapkannya. Ada sejumlah nilai yang menjadi
       basis pengembangan governance. PBB, misalnya, dalam UN Millenium
       Declaration Tahun 2000 mengetengahkan sejumlah nilai seperti
       kebebasan, solidaritas, toleransi, keadilan, dan respek terhadap alam.
       Kemudian UNDP dan Bank Dunia mengembangkan sejumlah kriteria
       good governance yang diharapkan menjadi tolok ukur pengembangan
       governance, seperti efisiensi, keadilan, transparansi, demokrasi,
       akuntabilitasi, penegakan hukum, dan lain-lain.

                 Birokrasi pemerintah merupakan kekuatan inti negara dalam
        menyelenggarakan urusan publik, tetapi pada saat yang sama menjadi
        titik lemah negara dalam menjalankan mandatnya, terutama ketika
        birokrasi mengalami pembusukan baik yang bersifat struktural mau pun
        kultural. Karena itu reformasi birokrasi merupakan prasyarat penting

5 Bambang Purwoko, dkk, 2007. Teori dan Praktek Governance.
http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11