Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9
tahun 1969 - 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok
rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan
pertanian. Selain jangka panjang, juga disusun pembangunan jangka pendek
setiap lima tahun (Pelita). Pembangunan lima tahun terdiri dari Pelita I (1 April
1969-31 Maret 1974), Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979), Pelita III (1 April
1979-31 Maret 1984), Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989), Pelita V (1 April
1989-31 Maret 1994), dan Pelita VI (1 April 1994-31 Maret 1999).19
Kebijakan pembangunan Orde Baru tersebut sebenarnya merupakan
konsep yang sangat baik dalam memulai pembangunan sebuah bangsa,
meskipun dilakukan secara sentralistik. Hanya saja, pola sentralistik tersebut
terlambat untuk direposisi, dan tujuan pembangunan belum sempat terealisasi
karena muncul proses reformasi yang melengserkan pemerintahan Orde Baru
pada tahun 1998.
Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki
bangsa Indonesia sebagai acuan utama, memang mengalami dinamika sesuai
dengan perkembangan dan perubahan zaman. Perubahan mendasar yang
terjadi adalah semenjak bergulirnya era reformasi, seperti dilakukannya
amandemen UUD 1945, demokratisasi yang melahirkan penguatan
desentralisasi dan otonomi daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung, dan penguatan prinsip-prinsip Good Governance
yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, dan
pelayanan publik yang berkualitas. Di samping itu, dokumen perencanaan
pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh desakan gelombang globalisasi
yang muncul (AFTA, WTO, dll), dan perubahan peta geopolitik dunia pasca
tragedi 11 Septem ber 2001.
Saat ini, paradigma pembangunan telah bergeser dengan pola dan
pendekatan bottom-up, dengan menempatkan masyarakat atau penduduk
sebagai titik sentral pembangunan. Dalam konteks pelibatan masyarakat
tersebut, kebijakan pembangunan didasarkan pada proses enabling,
empowering, dan protecting. Enabling ditujukan untuk menciptakan suasana
atau iklim yang memungkinkan semua potensi masyarakat untuk berkembang;
19 Agus Suman, 2000, Pembangunan Nasional Pada Masa Orde Baru, Universitas Brawijaya
Malang.
11

