Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15
29
reformasi birokrasi yang dilakukan dalam tubuh Polri, dan hal tersebut berimplikasi
terhadap:
a. Implikasi Kualitas SDM Polri Dalam Proses Penegakan Hukum
terhadap Efektivitas Reformasi Birokrasi.
Adanya sorotan tajam yang disampaikan oleh banyak pihak kepada
aparat penegak hukum yaitu SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia
dapat menjadi bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia belum dapat
menghasilkan menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan hukum di
masyarakat. Ancaman kejahatan, terorisme, pelanggaran lalu lintas,
penyimpangan tugas, dan makelar kasus di beberapa institusi penegak hukum
di Indonesia yang secara kuantitatif dan kualitatif meningkat, menuntut
semakin besarnya alokasi perhatian yang harus ditangani oleh Polri.
Jika berbagai persoalan penegakan hukum tersebut tidak dapat
ditangani dan dituntaskan dengan baik, maka kritikan tajam akan bermunculan
dari berbagai elemen masyarakat yang ditujukan Polri. Apabila pencitraan
terhadap institusi Polri terus beriangsung negatif, maka akan menimbulkan
kesan yang tidak baik terhadap seluruh unsur jajaran penegak hukum dalam
sistem hukum nasional sehingga menimbulkan rasa antipati masyarakat.
Profesionalisme dan kualitas SDM Polri yang kurang memenuhi harapan
masyarakat, akan dapat menghambat proses efektivitas reformasi birokrasi
yang sedang dijalankan dalam tubuh Polri. Seperti kita ketahui bahwa institusi
Polri saat ini sedang melaksanakan program reformasi internal sebagai bagian
dari upaya untuk meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi, salah satunya
dengan menyelenggarakan program yang dinamakan “Quick Win" yang
bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Program “Quick win” ini merupakan upaya transformasi birokrasi menuju
birokrasi yang lebih modem dan profesional dalam mewujudkan dan
memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.16) Namun dengan kondisi
kualitas SDM Polri saat ini, maka implikasi terhadap peningkatan efektivitas
reformasi birokrasi menjadi sulit untuk dicapai.
16> Kapolri Jenderal. Pol. Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, MM dalam pidato pembukaan acara
Launching Refonnasi Birokrasi Polri (RBP), 31 Januari 2009.
