Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

59

menjadikan nilai-nilai Pancasila kenyataan dalam kehidupan bangsa
Indonesia, bukan dengan wacana atau pembicaraan seribu kata66. Orang
sudah bosan dan muak dengan pembicaraan. Maka, terobosan bagi
sosialisasi Pancasila harus senantiasa dilakukan. Untuk itu tidak perlu kata
Pancasila digunakan sebagai semboyan, bahkan banyak bicara tentang
Pancasila dapat merugikan karena dituduh mau seperti rezim Soeharto.
Yang penting adalah kekuasaan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai
Pancasila.

Pertama masyarakat merasakan kepemimpinan yang bermoral dan
memegang etika. Dengan begitu, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa kian
menjadi kenyataan. Demokrasi harus terwujud tidak hanya dilandasi
kemenangan 50 persen tambah satu. Bangsa Jepang yang tidak menganut
Pancasila melaksanakan demokrasi yang menjunjung tinggi n em aw ash i,
yaitu musyawarah untuk mufakat, dan tidak hanya membuldoser atas
dasar keunggulan mayoritas. Bangsa Indonesia harus mampu berbuat
serupa.

Kalau sampai kepemimpinan menjalankan kebijaksanaan ekonomi
yang hanya tunduk pada neoliberalisme, tidak mungkin Pancasila menjadi
kenyataan hidup, karena tidak akan menghasilkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula, kekuasaan yang tidak
mengharmonisasikan otonomi daerah dengan kepentingan nasional gagal
mewujudkan persatuan Indonesia. Perkembangan sosial harus dilandasi
kemanusiaan yang adil dan beradab agar sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Bangsa Indonesia dipimpin dan diajak mewujudkan Pancasila
secara nyata. Hal ini memerlukan niat dan tekad kuat, teguh, dan tahan uji
dari para politikus karena *realitanya sudah banyak yang terkontaminasi
sikap korup, kurang etika dan moralitas.

Menghadapi arus globalisasi yang semakin pesat, keurgensian
Pancasila sebagai dasar negara semakin dibutuhkan. Pancasila dengan sifat

66 Sayidiman Suryohadiprojo, Rejuvenasi Pancasila, Kompas, Opini, 23 Juni 2004.