Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB VI
KONSEPSI IMPLEMENTASI PENDEKATAN SOSIAL BUDAYA GUNA

PENCEGAHAN SEPARATISME PROVINSI PAPUA

24. Umum.
IS T || a9' sebuah negara bangsa yang memiliki ciri negara kepulauan,
J i J P masyarakat yang pluralisme, stabilitas nasional amat dibutuhkan.
Dengan stabilitas keamanan nasional, setiap warga negara akan terjamin dan
merasa aman menjalankan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Indikator stabilitas keamanan nasional adalah jika
stabilitas sosial, ekonami politik dan budaya tercapai. Yang paling utama
adalah kekuatan stabilitas keamanan nasional tidak saja diletakkan pada
tanggung jawab Pemerintah semata tetapi juga menjadi tanggung jawab
masyarakat. Dalam masyarakat madani sebagaimana yang dicita-citakan,
maka hubungan Pemerintah dan masyarakat bukanlah dalam kontek “patron-
clien", melainkan dalam posisi kemitraan dan kesetaraan. Jika Pemerintah kuat
dan masyarakat lemah atau sebaliknya, maka hubungan eksploitatif akan
terjadi dan hal demikian tidak akan menjamin terwujudnya stabilitas keamanan
nasional.

Sejalan dengan itu orientasi Pembangunan kesejahteraan sosial di
Indonesia, bukanlah berada dalam konteks “welfare state” melainkan lebih
menekankan ke arah “welfare society’ dengan memposisikan kesederajatan
antara Pemerintah dan komunitas, sehingga participatory dan kemandirian
berada dalam kontek pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Tidak bijaksana jika penanganan masyarakat Papua hanya
mengadalkan pendekatan pembangunan yang dipelopori dan didasari oleh
kebutuhan dari perpektif Pemerintah semata yang terbukti gagal dalam
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Kegagalan penanganan
masyarakat Papua selama ini terletak pada kekurangpekaan Pemerintah untuk
merancang pendekatan pembangunan yang berorientasi pada sosial budaya
berdasarkan kearifan lokal dan kebutuhan strategis bagi masyarakat Papua
melainkan berorientasi pada kepentingan struktural dan anggaran Pemerintah.

73