Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

namun ada pihak yang masih berat menggunakan konsepsi ini
sepenuhnya (Zulkarnaen, 2005). Di pihak lain strategi pencegahan
separatisme masih sebatas pada level elit adat dan budaya yang ada di
dalam masyarakat. Strategi seperti ini masih menyisakan sejumlah
persoalan, karena kesepakatan pada level atas belum tentu disahuti
sama oleh kalangan grass roof, terlebih lagi di kalangan masyarakat non
patemalistik seperti masyarakat Papua. “Panglima Perang” atau “Raja”,
“Ketua Adat” boleh membuat agreement, tapi kalangan grass root belum
tentu mematuhi semua itu.

Ketiga, skenario jangka panjang, yaitu implementasi pendekatan
sosial budaya guna pencegahan separatisme sebagai pilihan,
sedangkan kekuatan militer atau keamanan hanya ditujukan untuk
membendung intervensi militer asing saja. Asumsi dasar untuk skenario
jangka panjang ini adalah menjadikan pendekatan sosial budaya guna
pencegahan separatisme menjadi pilihan strategis dalam rangka
kokohnya NKRI sehingga berdampak positif terhadap Tannas. Ini amat
memungkinkan karena Indonesia kaya akan nilai sosial budaya yang
secara umum tidak saling bertentangan satu sama lainnya serta adanya
Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Falsafah Pancasila yang
bertumpu pada agama lewat Ketuhanan Yang Maha Esa memberi
konsep kedamaian yang abadi (Tumanggor, dkk, 2005).

Manakala setiap separatisme di Indonesia dapat diselesaikan
sebagaimana yang tertuang didalam skenario jangka panjang, indikator
proses, output dan outcome akan dapat dicapai. Capaian ini merupakan
bagian dari perwujudan pemerintahan yang amanah dalam rangka
memperkokoh NKRI menuju Tannas Indonesia yang mantap, kokoh,
dan handal karena berakar kuat pada kekayaan nilai sosial budaya.
Selain itu, capaian ini diharapkan semakin mendorong kepercayaan
publik internasional terhadap Indonesia sebagai bangsa yang mampu
mencegah separatisme dengan baik dan menempuh cara-cara yang
lembut dan cerdas dan berkesinambungan.

70