Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4

Penggunaan pendekatan sosial guna pencegahan
separatisme pada hakekatnya adalah pemberdayaan nilai sosial
budaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Implikasi
dari kebijakan ini antara lain adalah (1) tereduksinya penggunaan
kekerasan (violence) untuk mencegah separatisme secara
internal dengan mengedepankan kebiasaan dialog kebudayaan
dan budaya dialog (culture of dialogue and dialogue of culture)
dalam menyelesaikan berbagai masalah lokal dan separatisme
walaupun penggunaan kekerasan secara sah adalah hak
monopoli negara (Bangun, 2009); (2) menguatnya posisi rakyat
dalam hubungan rakyat-negara, atau dengan kata lain terciptanya
hubungan kesetaraan antara rakyat dan negara; (3) terbukanya
aksesibilitas bagi partisipasi masyarakat dalam menyikapi
persoalan nasional, atau dengan kata lain masyarakat dibuka
akses untuk ikut menyelesaikan persoalan separatisme; dan (4)
menguatnya rasa hormat dan penghargaan terhadap keragaman
dan kekayaan nilai sosiokultural bangsa Indonesia. Keempat
implikasi ini jelas adalah bagian dari praktik kepemerintahan yang
amanah. Dengan kata lain penggunaan pendekatan sosial
budaya guna mencegah separatisme merupakan wujud
kebijaksanaan yang direkomendasikan untuk tetap tegak dan
kokohnya NKRI.

2) Kontribusi Pencegahan Separatisme terhadap
Kokohnya NKRI.

         Negara yang ada gerakan separatisme menyebabkan
terganggunya agenda nasional yang seharusnya diperioritaskan
sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab terhadap rakyat.
Tapi penganut flularisme dan relativisme melihat separatisme
adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Selama
masyarakat masih memiliki kepentingan, kehendak, serta cita-cita
separatisme dan konflik senantiasa mengikuti kehidupan mereka.
Karena itu, kebijakan utama terhadap masalah ini adalah

                                                                                      64
   1   2   3   4   5   6   7   8   9