Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
22
lain. Tingkat Konvensional yang terdiri dari tahap ketergantungan terhadap
kelompok akrab, kelompok orang-orang yang dikenal secara pribadi,
penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi “anak manis". Tahap
abstrak, orientasi hukum dan ketertiban, paham “kelompok” yakni manusia
harus menyesuaikan diri, di sini diperluas dari kelompok akrab ke kelompok
yang lebih abstrak seperti suku bangsa, negara dan agama. Tingkat Pasca-
Konvensional yang terdiri dari tahap fairness, orientasi sosial legalistik,
disadari relativisme nilai-nilai dan pendapat-pendapat pribadi dan
kebutuhan akan usaha-usaha untuk mencapai konsensus. Tahap otonom,
orientasi prinsip etika yang universal, di sini manusia mengatur tingkah laku
dan penilaian moralnya berdasarkan hati nurani pribadi. Tingkatan dan
tahapan kesadaran tadi bersifat komprehensif yang meliputi berbagai latar
belakang sosio-kultural, dan bersifat kronologi masa usia manusia. Terkait
dengan kondisi Indonesia yang tinggi tingkat pluralitasnya yang
manusianya sangat terikat dengan kelompok akrab maupun abstraknya,
bahkan cenderung egosentristik. Pemahaman akan pandangan Kohlberg,
yang sebenarnya hendak menunjukkan bagaimana manusia menjadi
dewasa secara moral, menjadi relevan (Zubair,2003).
Banks (1993) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai
sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip
pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh
kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada
dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas
multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi
yang ideal bagi bangsanya .
10. Tinjauan Kepustakaan
Menurut Farida Hanum (2005), pluralisme bangsa adalah pandangan
yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa, seperti yang
ada di Indonesia. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi
pluralisme bukan berarti sekedar pangakuan terhadap hal tersebut. Namun
mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi. Oleh sebab itu,
pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
