Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

32

Nasional. Kinerja jajaran intelijen negara pun menjadi sorotan publik,
karena hampir seluruh institusi penegak hukum sebenarnya memiliki
fungsi intelijen masing-masing, baik itu Polri, Kejaksaan, dan BIN
namun berbagai konflik komunal di masyarakat masih terus terjadi.
Lemahnya komitmen penegakan hukum akhirnya telah
mengakibatkan berkembangnya krisis kepercayaan (distrust)
terhadap institusi dan aparatur penegak hukum, karena mereka
dianggap tidak kredibel dan kurang memiliki integritas moral yang
dibutuhkan bagi perbaikan penegakan hukum di Indonesia dalam
mengatasi berbagai persoalan bangsa.

c. Kurangnya keteladanan dan para elite Nasional.
Bangsa Indonesia setelah memasuki era reformasi seolah

mengalami krisis kepemimpinan nasional karena krisis multidimensi
yang terjadi di seluruh aspek kehidupan tidak kunjung bisa
dituntaskan secara efektif. Sudah terlalu banyak persoalan bangsa
yang mendera bangsa ini dan tidak kunjung dapat diselesaikan,
mulai dari pemberantasan korupsi, kemiskinan dan kesenjangan
ekonomi. Negara dalam hal ini para pemimpin dan elite nasional
seharusnya dapat berperan lebih optimal untuk mengatasi persoalan
tersebut, namun sayangnya mereka lebih terjebak pada kepentingan
pragmatis, konflik antar-elite, yang pada gilirannya hanya
menguntungkan pribadi dan kelompoknya semata.

Jika dikaji lebih dalam, sebenarnya ada lima alasan kenapa
seseorang dijadikan pemimpin oleh masyarakatnya.14 Pertama,
seorang pemimpin diikuti karena posisi formalnya, sehingga
masyarakat takut untuk menentang setiap kebijakannya. Kedua,
pemimpin diikuti karena hubungan yang dekat, sehingga masyarakat
mengikutinya tanpa pertimbangan yang rasional. Ketiga, pemimpin
diikuti karena prestasi yang diraihnya, masyarakat bangga atas

14 Kemal Azis Stamboel, 2008, “Urgensi Kepemimpinan dengan Keteladanan”, diakses
dari httDVAvww.kemalstamboel.com/