Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10

12

          keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk
          mengembangkan kekuatan nasional di dalam mengatasi dan
          menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan
          baik dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung
         membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan
         negara serta tujuan perjuangan nasional. Di sini terlihat jelas,
         pentingnya bangsa Indonesia memiliki kualitas untuk “survive” yaflg,r
         disublikasikan ke dalam keuletan serta kualitas kqpamffejan*
         berkembang “growth” agar memenuhi tuntutan peningkatan
         kehidupan nasional yang disublikasikan ke dalam ketangguhan13
         melalui kerjasama keamanan maritim di Laut Cina Selatan.

 8. Peraturan Perundang-undangan.

         Untuk meningkatkan kerjasama keamanan maritim di Laut Cina
 Selatan guna mewujudkan stabilitas keamanan regional, sehingga tercipta
 Ketahanan Nasional yang tangguh tidak terlepas dari peraturan perundang-
 undangan yang terkait baik peraturan Internasional maupun Nasional yang
 dapat digunakan sebagai rujukan dalam rangka kerjasama keamanan
 maritim. Peraturan perundang undangan yang dimaksud adalah r.

        a. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).
                United Nation Convention On the Law O f the Sea 1982

        (UNCLOS 1982) yang diratifikasi dengan Undang-undang No. 17
        Tahun 1985 mengatur berbagai aspek Hukum Laut termasuk rezim-
        rezim laut negara kepulauan, pelintasan, pelayaran, perikanan dan
        pertambangan dasar laut, kemudian UNCLOS 1982 berlaku sebagai
        hukum positif terhitung mulai tanggal 16 November 1994. Dengan
        berlakunya UNCLOS tersebut menuntut adanya kewajiban dan
       tanggung jawab Indonesia dalam mengakui hak perairan tradisional
       yang dilakukan oleh negara tetangga dan hak lintas damai,
       pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban memberikan jaminan

13 R. M Sunardi, P em b inaan K etahanan B angsa D alam R angka M em perkokoh K eutuhan
N eg ara Kesatuan Republik Indonesia, Teori Ketahanan Nasional, Geostreategis
Indonesia, d an K etahanan R egional, Jakarta, PT. Kuaternita Adidarm a, 2 004, hal 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15