Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

14

acuan dalam pelaksanaan pemerintah dalam pembangunan nasional
bangsa Indonesia. U U D NRI 1945 juga memiliki hubungan yang
sangat erat dan tidak terpisahkan dengan Pancasila, karena sila-sila
Pancasila terdapat dalam pembukaan khususnya dialinea keempat.
Mengenai U U D 1945 hasil amandemen, Muladi mengatakan, bahwa
U U D 1945 hasil amandemen merefleksikan cheks and balances
systems. Dalam hal ini dicegah dominasi oleh salah satu cabang
pemerintahan (eksekutif, legislatif, atau yudikatif).13

Dikaitkan dengan ketahanan pangan maka tujuan keberadaan
bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan U U D
NRI 1945 sangat erat kaitannya, dikatakan bahwa setiap warga
negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28A. Hak untuk
berkehidupan yang layak juga diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2)
bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Jadi, kewaspadaan nasional terhadap
arus globalisasi perlu tetap terjaga agar ketahanan pangan nasional
dapat terwujud dalam rangka kemandirian bangsa.

c. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional
Wawasan Nusantara (geopolitik Indonesia) adalah sebagai

landasan visional bangsa Indonesia yang merupakan Wawasan
Nasional Indonesia yang dikembangkan dan dirumuskan dalam
rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional, dengan
mempertimbangkan pandangan geopolitik Indonesia, sejarah
perjuangan dan kondisi sosial budaya Indonesia. Wawasan
Nusantara dirumuskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang
berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya serta tanah
airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek
kehidupannya yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan
kesatuan wilayah Indonesia, yang tetap menghargai dan

13 Muladi, ‘Relevansi Doktrin Ketahanan Nasional (National Resilience) Terhadap
Kekuatan Nasional (National Power), Ceraman KR A XXXIX Lehmannas RI, tahun
2006.