Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

28

kelembagaannnya terpisah (division of institution), tetapi fungsinya bukan
terpisah, melainkan terbagi berdasarkan fungsi-fungsi pokoknya.
Termasuk hubungan pemerintah pusat dan daerah kurang efektif, yang
dominan adalah hubungan administratif, hirarki pemerintahan menjadi
tidak jelas. Terutama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah
provinsi, interaksi dan komunikasi benar-benr sebatas administratif, hirarki
birokrasi pemerintahan semakin melemah, terutama hirarki pembinaan
fungsional. Intensitas proses konsultasi dan koordinasi juga semakin
rendah, justru persepsi sederajat, euforia bahkan arogansi otonomi
semakin meningkat.

13. Implikasi Implementasi Tatanan dan Pengorganisasian Fungsi
Lembaga Pemerintahan Negara terhadap Peningkatan Kualitas
Kepemimpinan Nasional, dan Implikasi Peningkatan Kualitas
Kepemimpinan Nasional terhadap Ketahanan Nasional.

a. Implikasi Implementasi Tatanan dan Pengorganisasian Fungsi
Lembaga Pemerintahan Negara terhadap Peningkatan Kualitas
Kepemimpinan Nasional.

Apabila tatanan dan pengorganisasian fungsi lembaga pemerintahan
negara terimplementasi secara tidak proporsional dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara, akan mengakibatkan lemahnya
kepemimpinan nasional. Apabila kepemimpinan nasional lemah, maka
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara akan melemah pula,
bahkan berpeluang carut marut.

Negara sebagai suatu organisasi besar, membutuhkan tatanan yang
kuat dan pengorganisasian fungsi yang jelas bagi semua unsur atau
organ-organnya, karena negara bertindak melalui organ-organnya.4
Apabila hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka akan
menyebabkan ketidak efektifan kepemimpinan nasional. Kalau
kepemimpinan nasional tidak efektif, tatanan kelembagaan pemerintahan
negara dalam menjalankan fungsinya tidak akan berhasil guna.

4 Kelsen Hans. General Theory of Law and State. Alih Bahasa. Raisul Mjttaqien. 2013. Teori Umum
tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media., h. 279