Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

24

10. Tinjauan Kepustakaan.
Indonesia adalah sebuah masyarakat yang sistem nasionalnya

mempersatukan beraneka ragam masyarakat-masyarakat suku bangsa dan
kebudayaannya sebagai sebuah bangsa dalam wadah negara. Indonesia
adalah masyarakat majemuk yang merupakan kelanjutan dari model
masyarakat majemuk zaman penjajahan Hindia Belanda dan pendudukan
Jepang. Model masyarakat majemuk tersebut dicoba dilawan pemerintah
Presiden Soekarno dengan melarang partai-partai dan kekuatan politik yang
didasarkan atas sukubangsa dan kesukubangsaan. Akan tetapi dia sendiri
kemudian menjadi otoriter dalam upaya mempersatukan Indonesia sebagai
sebuah negara kesatuan mulai retak karena adanya pemberontakan-
pemberontakan bersenjata di daerah-daerah. Model masyarakat majemuk
yang otoriter tersebut dlanjutkan serta dikembangkan dan digunakan secara
efektif dalam pemerintah Presiden Soeharto dengan sistem pemerintah yang
otoriter militeristik, pemanipulasian SARA dan hukum nasional serta hukum
adat dan berbagai kebijakan sosial, ekonomi dan politik yang terpusat untuk
kepentingan penguasa.

Pemerintah presiden Suharto menggunakan kekuatan militer dan poltik
SAR A untuk meredam berbagai gejolak masyarakat suku bangsa di berbagai
daerah. Sedangkan pemerintah setelah jaman reformasi baik Presiden
Habibie, Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Megawati dan Presiden
Susilo Bambang Yudoyono yang bertindak untuk demokratis dan memberi
kesempatan kepada masyarakat sukubangsa di daerah-daerah untuk dapat
menampilkan dirinya dalam politik nasional telah menghasilkan kemunculan
berbagai konflik antar suku bangsa dan gerakan-gerakan separatis yang
dikhawatirkan akan menuju disintegrasi bangsa.

Sejumlah variabel yang biasa digunakan untuk menjelaskan sikap
toleransi adalah: pertama adanya kepercayaan pada demokrasi yang
mengacu kepada penerimaan terhadap nilai demokrasi dan demokrasi
sebagai sistem negara terbaik. Kedua adalah kepuasan terhadap jalannya
demokrasi yang mengacu kepada apakah publik puas atau tidak dengan
pelaksanaan demokrasi sejauh ini. Varibel yang ketiga adalah toleransi
agama, toleransi etnis dan toleransi seksual. Data dari survey yang dilakukan