Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

13

Perang untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata. Oleh karena itu berkaitan
dengan munculnya gerakan separatis di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka TNI
secara teoritis dapat dikerahkan untuk mengatasi gerakan separatis tersebut, dalam
rangka menjaga integritas dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

b. Teori Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah. Salah satu ciri
desentralisasi adalah adanya pembagian wewenang antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan dan kewenangan tersebut bukan
hanya sebagai konsekuensi logis dari pemberian Otonomi, tetapi yang lebih
mendasar adalah terselenggaranya prinsip-prinsip demokratisasi penyelenggaraan
negara dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada rakyat dan
daerah untuk mengatur rumah tangga dan dirinya sendiri, sehingga diperoleh
partisipasi semua warga dalam pembangunan.

Pendekatan seperti ini memungkinkan penyelenggara pemerintahan dan
pembangunan menjadi lebih relevan, efektif dan efisien. Dalam kaitan inilah perlu
dijelaskan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan apa
saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat
menggunakan pendekatan residu18, yaitu menentukan tugas dan kewenangan
pemerintah pusat terlebih dahulu, dan selebihnya menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

c. Teori Multi-track Diplomacy, sebuah kerangka kerja konseptual untuk
melihat proses perwujudan perdamaian internasional sebagai suatu sistem
kehidupan dan sebagai refleksi dari beragam aktivitas yang dilakukan untuk
berkontribusi dalam proses peacemaking dan peacebuilding di lingkup internasional.
Semua komponen saling terkait seperti sebuah cobweb model, mulai dari kegiatan,
individual, institusi, dan komunitas yang lantas saling bekerjasama untuk mencapai
sebuah dunia dalam perdamaian.19 Dalam dinamikanya, multi-track yang berupa

18Frits Berdnard Ramandey, Profit Otonomi Khusus Papua, Jayapura, tahun 2005, hal.

19Diamond & Mc.Donald, 1996. Multi-track diplomacy-4 system Approach to Peace-3rd ed. New York:
Kumarian Press.