Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12

64

dan pengembangan teknologi pertahanan yang terpilih. Kondisi ini pada
akhirnya akan meningkatkan kekuatan nasional (national power) dan posisi
tawar (bargaining position) dalam rangka membangun kekuatan pertahanan
yang handal. Oleh karena itu, program Revitalisasi Industri Pertahanan
Nasional sangatlah perlu segera dilakukan, khususnya komitmen,
konsistensi, kontinuitas, dari semua pemangku kepentingan (stakeholders)
dan bila perlu melakukan restrukturisasi pimpinan Indhannas. Revitalisasi
industri pertahanan memerlukan sinergitas dan integritas segenap
pemangku kepentingan, yakni pengguna, produsen dan pemerintah. Upaya
mewujudkan revitalisasi industri pertahanan ini, memerlukan suatu penataan
dan pengaturan yang dapat lebih menjembatani keserasian dalam
mempriontaskan kepentingan pertahanan dan keamanan dengan
kepentingan nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan
Alpalhankam.

         Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu diambil kebijakan
sebagai arah dan pedoman guna keberhasilan pembangunan kekuatan
pertahanan dan keamanan maka kebijakan yang ditempuh adalah sebagai
berikut: “Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional melalui tingginya
Komitmen Pemerintah Terhadap Industri Pertahanan Nasional,
Kemampuan Industri Pertahanan Nasional yang Optimal, Tingginya
Penggunaan Produk Indhannas Oleh Pihak Kementrian/Lembaga dan
Instansi Terkait, dan Tingginya Kemandirian Indhannas guna
Mendukung Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Dalam
Rangka Tercapainya Ketahanan Nasional”

         Kebijakan pembangunan pertahanan negara menuju postur
pertahanan yang melampaui tingkat MEF diprioritaskan pada pembangunan
komponen utama melalui pembangunan sistem, sumber daya manusia,
fasilitas dan material melalui modernisasi alat peralatan pertahanan dan
keamanan (Alpalhankam). Dengan mempertimbangkan ancaman yang
dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategik.
Rumusan kebijakan diatas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh
segenap komponen bangsa, karena akan melibatkan berbagai pihak dan
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17