Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

85

palaksanaan good governance di industri hulu migas. Dalam rangka
mempercepat pembinaan SDM yang berkualitas, badan pengawas
kegiatan usaha hulu minyak dan gas dapat meminta para KKKS asing
maupun nasional untuk turut membantu pengembangan SDM nasional
dalam rangka alih teknologi. Pelaksanaannya dapat dilakukan di kantor
pusat KKKS di dalam maupun di luar negeri atau di lapangan operasi di
dalam negeri. Dengan program yang terpadu dan berkesinambungan
maka kualitas SDM nasional dalam industri minyak dan gas dapat
ditingkatkan dan pada akhirnya tercipta suasana kerja yang seimbang
dalam hal pengetahuan dan pengalaman kerja antara tenaga kerja asing
dan tenaga kerja nasional. Pengetahuan dan pengalaman yang cukup
sangat diperlukan pekerja badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak
dan gas dalam memproses semua proposal yang diajukan oleh KKKS
dalam bentuk teknis maupun anggaran.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kebijakan, strategi yang
digunakan dan upaya agar pelaksanaan good governance terhadap cost
recovery KKKS yang optimal dapat ditingkatkan secara bertahap,
sehingga dapat memenuhi kepentingan nasional dalam rangka
meningkatkan ketahanan nasional.

25. Kebijakan
Untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada dan

mewujudkan pengelolaan minyak dan gas yang memenuhi aspek good
governance, diperlukan Kebijakan yang tepat untuk selanjutnya dapat
ditransformasikan menjadi suatu rencana aksi yang implementatif.
Rumusan kebijakan tersebut nantinya akan menjadi kerangka acuan bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya minyak
dan gas, kebijakan yang ditetapkan adalah :

“Terwujudnya Pelaksanaan Good governance Terhadap Cost
recovery Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang optimal
dengan kepastian status badan hukum badan pegawas kegiatan