Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10
24
Selain itu, etika penyelenggara negara yang belum sepenuhnya
sesuai dengan kehendak rakyat juga menjadi penyebab tidak optimalnya
komunikasi politik yang ada. Etika penyelenggara negara yang tidak sesuai
kehendak rakyat ini bisa ditunjukkan dengan perilaku menyimpang seperti
korupsi, kolusi, nepotisme dan pernyataan-pernyataan kontroversial yang
dapat menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat. Dalam tingkat yang
paling rendah misalnya yaitu pemerintahan tingkat II, Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang
dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut
dengan kasus korupsi.18
Selain itu, komunikasi politik yang menurut Michael Rush dan Philip
Althoff adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-
aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan
pemerintah, sering hanya mementingkan faktor kekuasaan semata
sehingga tidak tercipta komunikasi politik yang sehat antar penyelenggara
negara. Hal ini bisa dilihat dari koalisi yang bersifat transaksional dalam
pemerintahan yang seolah-olah hanya terkesan bagi-bagi jabatan. Pola
koalisi yang demikian, memang tidak bisa sepenuhnya disebabkan oleh
kurang optimalnya komunikasi politik yang ada, sebab di satu sisi juga
disebabkan oleh institusionalisasi yang masih kurang dalam partai politik
sehingga menyebabkan komunikasi politik yang ada cenderung terlihat
bersifat transaksional.
13 Implikasi Komunikasi Politik Para Penyelenggara Negara
terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia dan Kualitas Demokrasi
Indonesia terhadap Pembangunan Nasional.
Seperti yang dijelaskan di atas, walau komunikasi politik para
penyelenggara negara saat ini sudah ada kemajuan dibanding pada masa
Orde Baru namun saat masuk Era Demokratisasi terdapat banyak
kekurangan. Kekurangan tersebut tentu saja akan berdampak negatif,
misalnya konflik antar elit, potensi benturan massa akar rumput, etika
•— , KPK: 69 Tahun Peringatan Kemerdekaan, Menuju Taubat Nasional
httpJ/bpp.kemendagri.go.id/kpk-69-tahun-peringatan-kemerdekaan-menuju-taubat-
nasional/diakses pada Senin, 07 Juli 2014 pukul 06.28 WIB.
