Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8
22
12. Kondisi Komunikasi Politik Para Penyelenggara Negara Saat Ini.
Komunikasi politik para penyelenggara negara saat ini sudah ada
kemajuan dibanding masa Orde Baru namun bila dihadapkan masa
sekarang yaitu Era Reformasi dimana nilai-nilai Demokrasi dikedepankan
terasa masih banyak kekurangan. Masa Orde Baru stabilitas keamanan,
kemajuan sektor ekonomi dan program Keluarga Berencana (KB) dinilai
sangat berhasil. Sektor ekonomi telah mampu berswasembada pangan dan
sektor Keluarga Berencana mampu menekan laju pertumbuhan penduduk
bahkan banyak negara sahabat yang belajar dengan Indonesia. Namun
dari sisi kebebasan menyampaikan pendapat, berpolitik,
berkumpul/berorganisasi dan kesempatan untuk mendapatkan infomasi
dari sumbernya langsung sangatlah sulit. Bahkan Media Massa sebagai
sarana berkomunikasi untuk menyampaikan informasi kepada Masyarakat
sangat dibatasi.
Sejak Reformasi Tahun 1998 ketika bangsa Indonesia memasuki Era
Demokratisasi, maka banyak sekali perubahan yang terjadi khususnya
dalam menjalankan Komunikasi Politik. Masyarakat bisa menyatakan
pendapatnya dengan leluasa dan penyelenggara negara juga tidak otoriter
dalam menyampaikan informasi ataupun perintah. Namun faktanya
komunikasi politik di Era Reformasi dinilai banyak kalangan kebablasan,
rambu-rambu reformasi banyak ditabrak demi untuk kepentingan politiknya.
Sehingga dengan situasi yang seperti ini menjadikan komunikasi politik
tidak efektif dan banyak penyampaian informasi maupun dalam
berkomunikasi antar pelaku politik menjadi tidak santun.
Tidak efektifnya kemampuan komunikasi politik penyelenggara negara
dan kelompok yang memerintah bisa terlihat dari serangkaian aksi protes,
demonstrasi atau kerusuhan yang dilakukan oleh masyarakat kepada
pemerintah atau penyelenggara negara. Jika dilihat dari perspektif
komunikasi politik, maka komunikasi politik yang bertujuan untuk
mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik,
tidak tersampaikan dengan baik dikarenakan kemampuan komunikasi
politik dimiliki oleh penyelenggara negara kurang efektif ataupun kurang
santun dalam pendekatannya ke masyarakat.
