Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

68

karena harus memeriksa, mengawasi dan memberi sanksi
terhadap sesama penyelenggara negara. Oleh karena itu,
diperlukan suatu mekanisme checks and balances dengan
memberdayakan elemen civil society. Pemantauan dan
pengawasan dari media, LSM dan kritisi dari para akademisi
diharapkan akan mampu menjadi reminder bagi penyelenggara
negara untuk selalu menjunjung tinggi prinsip moral dan etika
dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, bentuk
pengawasan dari kalangan civil society ini adalah hal yang
urgent untuk dikedepankan karena merupakan wujud dari
komunikasi politik dua arah antara penyelenggara negara
kepada masyarakat dan sebaliknya. Adapun terkait checks and
balances, media massa tentu saja menjadi pilar keempat yang
harus mengawasi betul penyelenggaran negara, sehingga
menjadi palang pintu terakhir setelah trias politica yaitu
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

7) Kemendagri, Kemen-PAN dan RB, KPK serta BPK
memberikan reward and punishment berdasarkan etika, kinerja ^
dan integritas penyelenggara negara dalam menjalankan tugas
dan fungsinya. Apresiasi patut diberikan oleh Kemendagri
kepada para Kepala Daerah yang kepemimpinannya dinilai
mampu memberikan perubahan signifikan dan kemajuan bagi
daerah bersangkutan. Kemen-PAN dan RB juga dapat
memberikan reward dalam bentuk kenaikan tunjangan
remunerasi yang telah mencapai target indikator kinerja.
Sementara BPK dapat memberikan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (W TP ) sebagai penghargaan tertinggi terhadap
instansi dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang
setelah diperiksa ternyata memenuhi seluruh kriteria. Sebagai
wujud penerapan konsep good governance, maka punishment
juga harus diberikan secara tegas misalnya berupa penurunan
nilai pagu anggaran terhadap K/L yang tidak dapat
mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. Dan secara