Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10
26
b. Penelitian oleh Subarudi, dkk, tentang Otonomi Daerah
Bidang Kehutanan, Implementasi dan Tantangan Kebijakan
Perimbangan Keuangan, Penelitian dilakukan untuk CIFOR,
diterbitkan pada tahun 2007.
Diungkapkan bahwa desentralisasi kehutanan tidak berjalan
sesuai dengan harapan, karena pemerintah daerah lebih berkuasa
atas hutan, sehingga berlomba-lomba mendapatkan PAD dari
pengelolaan hutan, tanpa memikirkan dampak lingkungan dan
lainnya. Tidak ada pembagian kewenangan yang tegas antara pusat
dan daerah turut menjadi penyebab kerusakan hutan, selain adanya
peraturan perundang-undangan di pusat atau di daerah yang saling
bertentangan.
c. Penelitian oleh B.M. Campbell, tentang Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Lestari di
wilayah Borneo Diterbitkan oleh UGM, Program Pasca Sarjana,
Program Studi Konservasi SDA dan Lingkungan, tahun 2007.
Penelitian ini dikhususkan tentang pemberdayaan masyarakat
asli sekitar hutan di Desa Melinau, Kalimantan Timur, dengan tujuan
memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan
lestari, sehingga mereka dapat ikut serta dalam pengelolaan hutan
melalui metode Participatory Action Research (PAR). Implementasi
dari metode ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan
masyarakat sekitar hutan, serta memberikan masukan dan pengaruh
positif bagi masyarakat hutan. Penelitian ini walaupun mempunyai
kajian rencana solusi yang baik, tetapi tidak menyentuh masalah
teknis pelaksanaannya. Penelitian hanya mengedepankan bagaimana
seharusnya yang dilakukan pemerintah, masyarakat sekitar hutan,
maupun pelaku usaha di bidang kehutanan.
