Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7

23

              Dalam kaitannya dengan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai
         moral publik guna membangun organisasi kemasyarakatan dalam
         rangka ketahanan nasional, maka ketahanan nasional juga
         menempati posisi dan fungsi yang strategis. Ketahanan nasional,
         khususnya yang berkaitan langsung dengan ketahanan moral yang
         dimiliki oleh segenap bangsa akan memperkuat revitalisasi nilai-nilai
         Pancasila untuk membangun organisasi kemasyarakatan agar
         memiliki moral Pancasila.

              Perwujudan ketahanan ideologi tersebut memerlukan kondisi
         mental bangsa berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi
         Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta berlandaskan
         pengamalan Pancasila secara konsisten dan berlanjut.30 Hal ini
         terjadi karena ada kesadaran ideologis mengenai pentingnya nilai-
         nilai yang menjadi landasan dan pandangan hidup bersama
         (icommom platform) untuk eksis sebagai bangsa yang majemuk.

8. Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Landasan Operasional
         Untuk menyelenggarakan dan mewujudkan revitalisasi nilai-nilai

    Pancasila sebagai Moral Publik ada landasan operasional berupa
    peraturan perundang-undangan terkait yang dapat digunakan sebagai
    rujukan guna membangun organisasi kemasyarakatan dalam rangka
    ketahanan nasional. Peraturan perundang-undangan sebagai landasan
    operasional yang dimaksud tulisan ini secara hierarkis adalah sebagai
    berikut:
    a. Tap MPR Rl No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan

         Berbangsa
              Tap MPR ini diterbitkan, antara lain, dalam rangka

         mengantisipasi kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan
         masa depan, yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan
         kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan serta
         kelestarian lingkungan.31 Dalam Ketetapan MPR Rl ini etika

30 Ibid., him. 114.
31 Kementrian Koordinator Bidang Politik..., Op. Cit., him. 45
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12