Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

88

kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas
deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.
Gagasan demokrasi permusyawaratan ala Indonesia yang
menekankan konsensus dan menyelaraskan demokrasi politik
dan demokrasi ekonomi itu sangat visioner.

e) Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan,
nilai kemanusiaan, nilai dan cita-cita kebangsaan, serta
demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan
artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi
perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif
etis atau moral keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas
pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan
keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi
keadilan sosial menurut Pancasila yang dikehendaki adalah
keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan
rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai
makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial,
juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik
dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam suasana
kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka
kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakan asas
kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara; bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam mewujudkan keadilan sosial secara keseluruhan,
masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing
pula yang secara keseluruhan mengembangkan semangat
kekeluargaan. Peran individu diberdayakan, dengan tetap
menempatkan negara dalam posisi yang penting dalam
menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitasi,