Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13
25
pengadaan alutsista, memverifikasi kemampuan industri pertahanan,
revitalisasi manajemen industri pertahanan BUMNIP dan penunjukan iangsung
proses pengadaan Alutsista.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum adanya
keberpihakan pejabat terkait dalam pembinaan BUMN industri pertahanan
seperti Kementerian BUMN, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Padahal
industri pertahanan tersebut memiliki potensi yang sangat besar, tidak hanya
untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia tetapi juga
mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan nasional, karena terkait erat
dengan kemandirian dan kedaulatan negara.35
3) Pelaksanaan Peraturan Presiden Rl Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI).
Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) yang kerap disebut sebagai ‘tiket’ bagi Indonesia untuk
menjadi negara maju dan mandiri. Esensi MP3EI sesungguhnya adalah
terciptanya konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung
secara global. Konektivitas tersebut akan membuat perekonomian nasional
seperti mata rantai yang bergerak dan berputar secara tidakterputus dalam
satu kesatuan. Dari delapan program utama MP3EI salah satunya adalah
pembangunan kelautan. Pembangunan kelautan akan berhasil jika didukung
oleh injasmar yang kuat khususnya di bidang pertahanan. Namun untuk
menjadi kuat, maka perlu adanya konektivitas antar pemangku kepentingan
terkait SDM dan Iptek dalam lingkup nasional sehingga akan mampu
meningkatkan daya saing dan kesejahteraan.
Namun kenyataannya menunjukkan bahwa MP3EI belum berjalan sesuai
harapan karena adanya beberapa kendala di lapangan terutama terkait
masalah pembebasan lahan untuk pengembangan injasmar. Sehingga
diperlukan adanya political will pemerintah untuk menjadikan proyek-proyek
MP3EI sebagai prioritas pembangunan nasional.36
^Sasaningtyas Nefo H. K., 2013, Industri Pertahanan Sebagai Sebuah Asa, Majalah TNI Patriot, Edisi
Khusus H U T TN I 2013, Oktober 2013 hal. 85.
^Budimanta, Arif, 2013, Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR,http://www.suarakarya-
online.com/news.html?id=333869 diakses tanggal 19 Oktober 2013.
