Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

11

b. Undang Undang Dasar 1945 juga dijadikan landasan
konstitusional.

UUD 1945 memuat baik cita, dasar, maupun prinsip
penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara, kita kenal dengan
istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat, yaitu: (a)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
(b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa;
dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Cita-cita tersebut dilaksanakan dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yaitu Pancasila. Untuk mencapai cita-cita tersebut,
UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bemegara. Pembukaan UUD 1945 juga disebut sebagai
“grundnorm” (norma dasar) yang menjadi sumber dari segala sumber
hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara
hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, UUD
1945 sebagai landasan konstitusional merupakan landasan hukum bagi
penegakan hukum guna kepastian hukum dalam rangka pembangunan
nasional.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Wawasan Nusantara (Wasantara) sebagai landasan visional memuat
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya
yang serba beragam dan bemilai strategis dengan mengutamakan persatuan
dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara untuk mencapai tujuan
nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara merupakan pemahaman
eksistensi warga negara Indonesia, baik sebagai suatu bangsa maupun
negara. Hukum nasional berlaku seluruh wilayah Indonesia untuk
mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum. Oleh karena
ttu, hukum mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali dengan azas-azas