Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

58

agar putusannya tidak menyebabkan timbulnya dis integrasi
bangsa.
4. Hakim yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak
asasi manusia.

Sifat demokratis telah berakar dalam masyarakat Indonesia
dan merupakan unsur kepribadian bangsa Indonesia.Sikap dan
perilaku demokratis yang dilandasi nilai dan semangat
kerakyatan merupakan karasteristik bangsa Indonesia. Sikap
kerakyatan tercermin dalam perilaku yang mengutamakan
kepentingan masyarakat dan negara, tidak memaksakan
kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk
mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama bangsa, beritikad baik dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan keputusan bersama, menggunakan akal sehat
dan nurani luhur dalam melakukan musyawarah, berani
mengambil keputusan yang secara moral dapat
dipertanggungjawabkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa
serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Prinsip musyawarah
untuk mufakat sebagaimana inti dari sila keempat dari Pancasila
ini telah diamalkan di kalangan Hakim karena pada pokoknya
Hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus
dilakukan oleh majelis Hakim yang terdiri minimal tiga orang
Hakim dan maksimal lima orang Hakim, kecuali dalam perkara -
perkara tertentu yang dikecualikan oleh Undang-Undang,
misalnya dalam perkara peradilan anak dan perkara tindak
pidana ringan yang diperbolehkan ditangani oleh Hakim tunggal.
Selanjutnya putusan harus diambil berdasarkan azas
musyawarah untuk mencapai mufakat, hanya dalam hal tidak
ada kesepakatan barulah boleh dilakukan voting atau
pemungutan suara.
5. Hakim yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.

Keadilan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
Indonesia agar dapat memajukan kesejahteraan dan