Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
10
tumbuh berkembang serta sadar bahwa Indonesia adalah bangsa maritim, segala
Sumber Kekayaan Alam (SKA) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung
di dalamnya patut dijaga dan di kelola untuk kesejahteraan masyarakat
b. UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan Konstitusional.
Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, UUD NRI Tahun 1945
merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam pembukaan menyatakan
bahwa Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat,
sedangkan Pemerintah bertugas melindungi segenap tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa guna
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan beradab9.
Sesuai dengan pasal 25a UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa :
“ Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang”10. Keterbatasan aset pertahanan keamanan
dihadapkan pada kondisi geografis Indonesia, menyebabkan sistem pertahanan
keamanan negara di laut tidak mungkin dikembangkan hanya dengan
menempatkan kekuatan TNI saja, tetapi dibutuhkan integritas seluruh komponen
yang memiliki kewenangan dan kemampuan di wilayah perairan yurisdiksi
nasional. Atas dasar inilah selanjutnya perlu mewujudkan kekuatan maritim
Indonesia agar dapat menegakkan kedaulatan dan hukum RI untuk mendukung
perwujudan stabilitas keamanan maritim nasional.
;’>*Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap
wilayah Indonesia beserta segala isinya, sebagai satu kesatuan wadah dan sarana
perjuangan hidup bangsa Indonesia secara bulat dan utuh, termasuk kesatuan
pertahanan keamanan. Dalam konteks Ketahanan Nasional, Indonesia merupakan
negara yang terletak pada posisi strategis, baik ditinjau dari perspektif geopolitik,
geostrategis, maupun geoekonomi. NKRI dengan potensi sumber kekayaan alam
serta sumber daya yang berlimpah di laut, fakta inilah yang menurut para ahli
9 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, Pembukaan, hal 19, Cetakan pertama tahun 2 0 1 1 .
10 .U U D 1945 dan Amandemen. 2008. M edia Centre, Jakarta, hal. 31.
