Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11

25

  merepresentasikan rakyat kebanyakan atau “ the common people”
  sedangan senate m erepresentasikan orang yang lebih mapan sebagai
  pelaksana checks and balances Terhadap tekanan yang mungkin terjadi
  dari opini publik atau “the common people “ tersebut.

      Sistem kam ar dalam lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, lebih
  efektif apabila ditentukan oleh perimbangan kew enangan antar kamar
  dalam pelaksanaan fungsi parlemen seperti fungsi legislasi, anggaran,
  kontrol, representasi, dan rekrutmen politik. Dari sem ua fungsi tersebut,
  perimbangan dalam fungsi legislasi menjadi faktor utama dalam mekanisme
  lembaga perwakilan rakyat, bagaim anapun, dengan perim bangan itu
  terutama dalam sistem dua kamar, dimaksudkan untuk melaksanakan
  mekanisme checks and balances antar kam ar di lembaga perwakilan
  rakyat.

       Dengan adanya dua majelis di satu negara dapat m enguntungkan
  karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan .^-tindakan
  pengawasan dapat diperiksa dua kali (double check). Keunggulan sistem
  double check ini semakin terasa apabila majelis tinggi yang mem eriksa dan
   merevisi suatu rancangan itu memiliki keanggotaan yang komposisinya
   berbeda dari mejelis rendah.18

       Menurut Soewoto Mulyodarmo, sistem bikameral bukan hanya merujuk
   pada adanya dua dewan dalam satu negara, tetapi dilihat pula dari proses
   pembuatan undang-undang yang melalui dua dewan, yaitu majelis tinggi
   dan majelis rendah.19 Lebih dari itu, dari segi produktivitas, kemungkinan
   sistem dua kamar (yang efektif), akan lebih produktif lagi karena segala
   tugas dan wewenang dapat dilakukan oleh kedua kamar tanpa menunggu
   atau tergantung pada salah satu kamar saja.20

10. Tinjauan Pustaka

18Jimly Asshiddique. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah,
Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta : Universitas Indonesia Press
1996

   Soewoto Mulyosudarmo. Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi,
Intrans dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, Surabaya 2004
20 Ibid.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16