Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

40

b) Kehidupan politik aparatur pemerintah.
Masalah netralitas aparatur pemerintahan menjadi

topik yang menarik dimana sejarah netralitas aparatur
pemerintah hampir seumur dengan sejarah pemerintah
itu sendiri dan bukan masalah yang ringan seperti apa
yang diungkapkan oleh Prof. Miftah Thoha dalam studi
UGM dengan JICA.18 Banyak alasan mengapa aparatur
pemerintah berperan ganda, karena minimnya kader dari
partai politik serta sistem pembinaan karir aparatur
pemerintah masih belum memuaskan. Karena tidak
netralnya aparatur pemerintah (terutama kepala daerah
karena dari parpol tertentu) dan lebih menonjolkan "putra
daerah”, berdampak tidak terwujudnya demokrasi melalui
keadilan perlakuan dan mengarah kepada diskriminatif,
sulit mengembangkan partisipasi masyarakat yang pada
gilirannya memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa
sebagai penopang wawasan kebangsaan yang akan
menghambat good governance.

c) Aparatur pemerintah terkait dengan korupsi.
Aparatur pemerintah terkait dengan uang, suap/

sogok bisa di identifikasi dengan indikasi aparat
pemerintah sebagai pengguna anggaran maksimal,
artinya berupaya untuk membelanjakan semaksimal
mungkin anggaran yang ada (dibedakan dengan
efisien).19 Citra negatif lainnya adalah berkaitan dengan
pengurusan perizinan, mark-up anggaran yang
berimplikasi pada ekonomi biaya tinggi. Sesuai data
Trasparency Internasional Annual Report 2008 dalam
Corruption Perception Index, korupsi Indonesia peringkat
126 (dari 200 negara) dari kelompok negara terkorup
didunia besama Honduras, Ethiopia, dan Uganda dengan

Siti Nurbaya Bakar, op cit hal 16.
ibid hal 15.