Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12

80

            Terhadap WNA yang melanggar aturan imigrasi seperti
   menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja, bekerja diluar
   kompetensi, ataupun menikah diam-diam, pemerintah melakukan
   pencekalan dan penangkalan atas mereka, karena tidak mustahil status
  kependudukan ini memberikan kesempatan bagi mereka melakukan
  penggalangan terorisme di dalam negeri.

           Peran serta TNI sangatlah penting dalam hal ini, karena shock
  therapy yang dilakukan pemerintah ini berpeluang mendapat tentangan
  dari WNI dan WNA, yang kenyamanannya terusik, dan bersiap
 menggunakan kekerasan untuk melawannya. Peran serta TNI ini
 memungkinkan tercapainya sebuah hasil yang maksimal, karena
 pemerintah dalam waktu singkat dapat menutup semua perbatasan
 darat mengunci perbatasan laut dari arus keluar masuknya penduduk,
 termasuk melakukan operasi militer dalam hal terjadinya
 pembangkangan di dalam negeri.
 9) Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Dalam Negeri secara
 khusus memeriksa wilayah perbatasan dengan negara tetangga, guna
 meniadakan celah-celah geografis di darat dan laut yang memungkinkan
terjadinya perpindahan manusia, jasa, senjata, dan informasi secara
tidak sah. Upaya ini sangat penting dilakukan, mengingat wilayah
nasional Indonesia yang sangat luas ini, selain sulit dikendalikan secara
pertahanan dan keamanan, juga telah dikenal sebagai wilayah dengan
tapa! batas yang sering berubah. Karena itu, upaya ini menuntut
pembuatan patok-patok baru dengan koordinat yang sangat terukur,
menjadi referensi bersama, dan selanjutnya dapat dimonitor dari satelit.

         Diharapkan koordinasi ini menghasilkan sebuah dokumen
bernama Peta Sirkulasi Terorisme (PST), yang diharapkan mampu
meniadakan skenario transit pendatang haram, transit senjata, transit
dana, transit barang-barang berbahaya yang bermuatan Kimia, Biologi,
dan Radiologi, termasuki menutup jalur-jalur pelarian darat dan laut ke
luar negeri.

         PST ini juga diharapkan dapat difahami secara mendalam oleh
aparatur negara, sehingga memudahkan pembinaan dan pemberdayaan
atas penduduk yang hidup di wilayah pesisir dan wilayah terpencil, dari
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17