Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

9

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Keutuhan NKRI.

Pada Bab ini menguraikan tentang kebijakan yang diambil,
perumusan strategi yang digunakan untuk pemecahan permasalahan
serta beberapa upaya yang harus dilakukan agar Implemetasi Mediasi
Sebagai Sarana Pengelolaan Konflik Sosial di Daerah Guna
Meningkatkan Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Dalam Rangka Keutuhan NKRI dapat berhasil.

g. BAB V II: Penutup.

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari uraian penulisan dan
beberapa saran yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

4. Metode dan Pendekatan

a. Metode. Penulisan dilakukan dengan metode deduktif-Legisme-
komparatif yaitu menderivasi norma dasar grundnorm (Pancasila) ke
dalam regulasi yang lebih konkrit secara piramidal dengan
mengumpulkan, menginventarisir, menganalisis peraturan perundang-
undangan relevan terhadap dinamika Pengelolaan Konflik Sosial di
Daerah dengan memperhatikan kekinian pengimplemetasian Mediasi
sebagai sarana Pengelolaan Konflik Sosial di dunia pada umumnya
agar secara lebih berdaya guna dan berhasil guna dapat
mengorientasikan pengeimplementasian Mediasi sebagai sistem
penyelesaian secara damai yang selaras dengan Sila Keempat
Pancasila dan Nilai Luhur dari Kebhinneka-Tunggal-lkaan guna
terjaganya keutuhan NKRI.

b. Pendekatan. Penulisan ini menggunakan pendekatan historis -
futuristik (meninjau kejadian masa lalu untuk menganalisis masa kini
dan memprediksi masa yang akan datang), pendekatan empiris-
sosiologis (menganalis fakta-fakta dan data yang terjadi untuk
memperkuat argumentasi), pendekatan normatif (menganalisis aturan