Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

91

juga, Presiden SBY menyatakan bahwa godaan apalagi gerakan nyata dari
sebagian kalangan yang memaksakan dasar negara selain Pancasila, baik
dasar agama ataupun ideologi lain, dengan tegas Presiden mengatakan
bahwa niatan politik itu bertentangan dengan semangat dan pilihan kita
untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila. Gerakan dan paksaan
semacam itu tidak akan tepat di bumi Indonesia, jika gerakan itu melanggar
hukum tentulah tidak boleh dibiarkan.64

Perlunya Pancasila untuk direvitalisasi dan diaktualisasikan bukan
gagasan kosong. Ketika seorang Kepala Negara menyatakan gagasannya
terkait pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Negara dikokohkan dalam
bentuk nyata perilaku keseharian bermasyarakat, berbangsa dan
bemegara, maka seyogianya seluruh bangsa ini sudah dengan tanggap
bekerja sama mengimplentasikannya. Fakta telah membuktikan bahwa
akhir-akhir ini frekuensi dan eskalasi konflik sosial yang dilakukan dengan
cara-cara tidak beradab semakin tinggi dan sangat berpotensi pada
terganggunya disitegrasi bangsa. Oleh karenanya, berdasarkan analisis
yang telah dipaparkan dalam Kertas Karya Perorangan ini dan untuk
mengatispasi terobeknya keutuhan NKRI maka perlu ditetapkan kebijakan
sebagai berikut:

“Sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan
Masyarakat untuk Menggiatkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila,
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam Mendorong Implementasi
Mediasi sebagai Sarana Pengelolaan Konflik Sosial di Daerah
guna Meningkatkan Hubungan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam rangka Terjaganya Keutuhan NKRI”.

26. Strategi
Dalam rangka mensukseskan Kebijakan tersebut maka dengan

mengingat dan memperhatikan skala prioritas serta dimaksudkan sebagai
pedoman untuk menentukan upaya yang perlu dilakukan, ditetapkan
strategi-strategi sebagai berikut:

64 http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2011/06/01/6863.html