Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10
76
tanggungjawab dan tugas aparat pertahanan dan keamanan didukung
oleh masyarakat wilayah perbatasan untuk membanteras aktivitas-
aktivitas jahat yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggungjawab. Dengan demikian, kasus jenayah akan menurun
hasil dari masyarakat wilayah perbatasan yang paham dan mematuhi
hukum.
23. Indikator Keberhasilan.
a. Meningkatnya Sinergitas dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan
Pembangunan Sosial-Ekonomi di Wilayah Perbatasan. Indikator
keberhasilan meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan
pembangunan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan akan ternilai apabila
usaha-usaha pembangunan dapat diintegrasikan dan dipusatkan dibawah
satu badan yang ditubuhkan dengan kewenangan yang sewajarnya untuk
mengimplementasikan agenda pembangunan yang direncanakan untuk
kesejahteraan dan keamanan rakyat khususnya di wilayah perbatasan.
Menganalisis dari sudut pengelolaan wilayah perbatasan oleh pihak Indonesia
yang kini mempertanggungjawabkan kepada BNPP merupakan satu langkah
yang wajar bagi penguatan penghasilan kebijakan yang lebih komprehensif
dan integratif untuk mencapai satu tingkat pembangunan sosial-ekonomi yang
akan lebih memfokuskan pemanfaatan kepada masyarakat perbatasan
keseluruhannya.
b. Meningkatnya Kemudahan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan
Indonesia. Indikator keberhasilannya meningkatnya kemudahan
infrastruktur di kawasan perbatasan Indonesia akan ternilai dengan
pembangunan dan ketersediaaan jaringan transportasi yang mampu
meningkatkan komunikasi dan informasi khususnya sehingga dapat
memberdayakan potensi astagatra dari tingkat desa sampai dengan
kabupaten di daerah perbatasan. Penyediaan perencanaan yang
komprehensif dalam bentuk cetak biru (blue print) terhadap pemberdayaan
seluruh potensi di wilayah perbatasan akan lebih memudahkan untuk badan
pelaksana seperti BNPP mengimplementasikan pembangunan dengan lebih
