Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
69
bertumpu pada produksi pangan dalam negeri dalam rangka mewujudkan
kemandirian bangsa.
Dalam konsepsi optimalisasi penegakan hukum di bidang pertanian
khususnya terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan,
kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan umum yang dijabarkan ke
dalam langkah-langkah strategis yang lebih spesifik, dengan menggunakan
daya, dana, sarana, dan prasarana untuk menterjemahkan kebijakan
dengan pengaturan skala prioritas pada setiap sasaran yang akan dicapai.
Selanjutnya, upaya yang dilakukan merupakan langkah riil atau tindakan
nyata yang bersifat teknis sebagai jabaran dari rumusan kebijakan dan
strategi yang ditetapkan.
25. Kebijakan
Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial,
yang secara strategis dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap formulasi
hukum oleh lembaga legislatif, tahap penerapan hukum oleh pengadilan
dan tahap eksekusi.54
Penegakan hukum di Indonesia dewasa ini secara umum sedang
memprihatinkan dan mengalami degradasi kualitas dan moralitas, sehingga
dirasakan adanya kemerosotan kualitas dalam tatanan lingkungan sosial,
politik, ekonomi masyarakat Indonesia. Banyaknya faktor yang
mempengaruhi terjadinya degradasi kualitas dan moralitas tersebut, antara
lain; kualitas sumber daya manusia (SDM); kualitas institusional atau
struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan managemen); kualitas
infrastruktur sarana dan prasarana; serta, kualitas lingkungan masyarakat
(sistem sosial, politik, ekonomi, budaya termasuk budaya hukum
masyarakat), seperti degradasi budaya hukum negatif di dalam tatanan
masyarakat itu antara lain: main hakim sendiri, konflik antar warga, dan
sebagainya.
Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan optimalisasi penegakan
hukum di bidang pertanian khususnya terhadap alih fungsi lahan pertanian
54 Barda Nawawi, Arief, 2008. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Penanggulangan Kejahatan. Hal. 77-79. Jakarta: Kencana.
