Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

70

pangan berkelanjutan pada era reformasi dewasa ini, tentunya tidak dapat
dipisahkan dari situasi, kondisi dan tuntutan aspirasi demokrasi, reformasi
itu sendiri, yang mana menghendaki "hukum sebagai p a n g lim a Hal ini
wajar adanya, karena seiring dengan maraknya tuntutan aspirasi
demokrasi masyarakat untuk menciptakan komunitas masyarakat madani
(civil socienty) yang antara lain memerlukan adanya peningkatan tatanan
hukum dan penegakan hukum yang berkualitas.

Untuk menetapkan kebijakan dalam optimalisasi penegakan hukum
di bidang pertanian guna mendukung ketahanan pangan dalam rangka
kemandirian bangsa, dilakukan melalui analisis terhadap konsisi saat ini,
faktor-faktor yang mempengaruhi, serta kondisi yang diharapkan, sehingga
menjadi penentu arah dalam optimalisasi penegakan hukum di bidang
pertanian khususnya terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan, melalui peningkatan political will para pemimpin
penyelenggara negara; penyempurnaan produk hukum yang menjadi dasar
dalam penegakan hukum; peningkatan integritas, kredibilitas dan
profesionalisme aparat penegak hukum dalam penegakan hukum;
penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum,
dan peningkatan budaya hukum masyarakat dalam mendukung penegakan
hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan yang ditetapkan dalam optimalisasi
penegakan hukum di bidang pertanian guna mendukung ketahanan
pangan dalam rangka kemandirian bangsa, adalah “Supremasi hukum
bidang pertanian menuju ketahanan pangan nasional”.

26. Strategi
Agar kebijakan optimalisasi penegakan hukum di bidang pertanian

khususnya terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diaplikasikan untuk
memberikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna
mendukung peningkatan produksi pangan dalam negeri sehingga tercapai
ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa, maka perlu
dirumuskan dalam strategi-strategi yang lebih spesifik dengan