Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

13

pedoman dan dimanfaatkan oleh para elit pemimpin nasional di semua strata
dalam perannya untuk membangun etika politik masyarakat.

8. Peraturan Perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan optimalisasi peran kepemimpinan nasional guna

membangun etika politik masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional

dijadikan sebagai landasan operasional, antara lain adalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan
demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti.

Pada undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap pemimpin
nasional harus memiliki persyaratan mendasar sebagai pemimpin bangsa yang
telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini terlihat seperti pada
Pasal 5, bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memenuhi
syarat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan
tindak pidana korupsi,dan tindak pidana berat, mampu secara rokhani dan
jasmani untuk melaksanakan tugas dan mewajibkan sebagai Presiden dan
Wakil Presiden, bertempat di dalam wilayah negara Republik Indonesia, telah
melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang, tidak sedang memiliki
tanggungan hutang secara perorangan dan atau secara badan hukum menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan
tercela, terdaftar sebagai pemilih, memiliki NPWP dan telah melaksanakan
kewajiban membayar pajak, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara
dan UUD NRI 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, bukan bekas