Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

14

anggota organisasi terlarang PKI serta memiliki visi, misi dan program dalam
melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Dari syarat-syarat tersebut akan menjadi suatu persyaratan utama untuk
menjadi pemimpin negara yang dikehendaki oleh rakyat sesuai dengan undang-
undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga hal ini dapat dijadikan
landasan bagi setiap pemimpin nasional untuk bersikap dan berperilaku serta
bertindak dalam mencapai cita-cita pembangunan bangsa.

b. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Undang-undang ini mengamanatkan bahwa dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan,
partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,
sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat
nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan berbagai komponen
penyelenggara negara. Oleh karena itu, peserta pemilu untuk memilih anggota
DPR dan DPRD adalah melalui pencalonan dari partai politik. Selain itu, untuk
mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan
Pasal 22 C UUD NRI 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang
anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan
dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih
anggota DPR dan DPRD.

c. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18
ayat (4) UUD NRI 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur
mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara
langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai