Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
37
yaitu cenderung akan meniru dan mengikuti apa yang dikatakan dan
diperbuat oleh para pemimpinnya. Namun ternyata keteladanan dari para
elite masih sangat rendah karena mereka mereka lebih mendahulukan
egoisme dan kepentingan parpol atau kelompoknya. Berbagai kebijakan,
program, dan regulasi di daerah yang terkait peningkatan ketahanan pangan
menunjukkan bahwa integritas dan kemampuan pimpinan nasional di daerah
belum mampu untuk memberdayakan potensi sebagian besar rakyatnya
yang bermata pencaharian sebagai petani.
Seringkali para pimpinan daerah malah menunjukkan penyalahgunaan
kekuasaan, wewenang, serta pelanggaran hukum yang dilakukan secara
kolektif dan terang-terangan kepada masyarakat. Bahkan dalam beberapa
kasus, kebijakan pemberian subsidi pangan (raskin), subsidi pupuk dan
persoalan alih-fungsi lahan justru diselewengkan oleh oknum penyelenggara
negara. Dampak negatif dari otonomi daerah dapat tercermin dari 173
kepala daerah di seluruh Indonesia yang tersangkut kasus korupsi setelah
melalui proses Pilkada di daerahnya masing-masing, atau sekitar 37 persen
dari total kepala daerah yang dipilih secara langsung di seluruh Indonesia.24
Selain itu, menurut data Kementerian Dalam Negeri, dalam periode tahun
2004 hingga 2012 telah tercatat 431 orang anggota DPRD provinsi dan 998
orang anggota DPRD Kabupaten/Kota tersangkut berbagai persoalan
hukum.25 Kondisi ini merupakan gambaran bahwa masyarakat tengah
dihadapkan pada realitas berupa ketiadaan integritas moral dan nilai-nilai
keteladanan pada diri para elite dan pimpinan nasional di daerah.
d. Belum Optimalnya Peran Kepemimpinan Nasional di Daerah
Dalam Membangun Sinergitas Lintas Sektoral.
Dewasa ini, terdapat persoalan serius dalam konteks skema
koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi antar-pemangku kepentingan
(stakeholders) dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di tingkat lokal.
Koordinasi dan sinergitas lintas sektoral antar institusi penyelenggara
24 Sepertiga Kepala Daerah di Indonesia Tersangkut Korupsi. 2012.
Diakses dari http://news.detik.com/read/2012/05/28/131108/1926329/10/sepertiga-kepala-daerah-di-
indonesia-terjerat-korupsi.
25 Ribuan Anggota DPRD Terduga Korupsi. 2012. Diakses dari http://www.poskotanews.com/
2012/04/28/ribuan-anggota-dprd-terduga-korupsi.
