Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

28

Sebagaimana tergambar dalam hasil survei di sembilan daerah yang
dilakukan UGM pada tahun 2008,18 survei tersebut menunjukkan bahwa banyak
pejabat di daerah yang kariernya ditentukan bukan oleh profesionalisme dan
prestasi kerja, melainkan oleh kedekatan hubungannya dengan kelompok-kelompok
politik di daerah. Kondisi seperti ini pada akhirnya mengakibatkan lahirnya
pemimpin yang tidak memiliki integritas, sehingga dapat menimbulkan konflik
kepentingan yang menghambat pencapaian pembangunan. Merujuk pada kondisi
tersebut, maka kinerja Kepemimpinan Nasional di daerah tentu perlu dievaluasi
agar implikasi yang berpotensi terjadi terhadap ketahanan pangan dan kemandirian
bangsa dapat diantisipasi.

13. Implikasi Kepemimpinan Nasional di Daerah terhadap Ketahanan
Pangan dan Ketahanan Pangan terhadap Kemandirian Bangsa.

Bangsa Indonesia setelah memasuki era reformasi seolah mengalami krisis
kepemimpinan nasional karena krisis multidimensi yang terjadi di seluruh aspek
kehidupan tidak mampu dituntaskan secara efektif. Sudah terlalu banyak
permasalahan yang mendera bangsa ini dan tidak kunjung dapat diselesaikan,
mulai dari kisruh politik, lemahnya pemberantasan korupsi, kemiskinan dan
kesenjangan ekonomi. Segenap pimpinan nasional dan daerah seharusnya dapat
berperan lebih optimal untuk mengatasi persoalan tersebut, namun sayangnya
mereka lebih terjebak pada pragmatisme kekuasaan, dugaan abuse of power dan
konflik antar-elite, yang pada gilirannya hanya menguntungkan pribadi dan
kelompoknya semata.

Merujuk pada kondisi di atas, maka dapat dipahami bahwa memimpin
pemerintahan dan negara dalam keadaan krisis ini sungguh tidaklah mudah.
Situasinya serba sulit dan unpredictable, sehingga bisa berubah tanpa diduga.
Hanya figur yang memiliki visi ke depan, proyeksi jangka panjang, serta bekal
kompetensi, wawasan, dan daya tahan yang memadai yang mampu mengemban
tugas-tugas kepemimpinannya dalam kondisi seperti saat ini. Kompetensi yang
dimiliki dalam pelaksanaan peran kepemimpinan nasional di daerah juga berfungsi
dalam mengawal proses pembangunan, termasuk dalam konteks pemenuhan
kebutuhan pangan nasional agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh
masyarakat.

18 Diakses dari http://ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel/2008.