Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

16

pangan nasional. Di samping itu, Pemerintah dapat mengendalikan harga
pangan tertentu, baik untuk tujuan stabilisasi harga maupun untuk
mengatasi keadaan apabila terjadi kekurangan pangan atau keadaan
darurat lainnya.

b. PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan menurut peraturan Pemerintah ini adalah kondisi

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis,
karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa
tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara
mantap sebelum mampu meningkatkan ketahanan pangan terlebih dahulu.

Sesuai UU Nomor 7 Tahun 1996, pangan adalah segala sesuatu yang
berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah
yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan
bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau
pembuatan makanan atau minuman20. Karena Indonesia merupakan
negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya
yang tinggi, maka upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan
merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk
kesejahteraan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim
dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus
dipandang sebagai karunia llahi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

c. UUD NR11945 pasal 28 tentang Kemerdekaan Pers
Pembangunan pers Indonesia dilaksanakan berdasarkan UUD NRI

1945 pasal 28, pasal 28E ayat 3, dan pasal 28F. Pasal-pasal tersebut
disamping sebagai landasan pelaksanaan kegiatan jurnalisme dan
publikasi media massa di tanah air, juga berfungsi sebagai pemberi
jaminan konstitusional bagi setiap warga negara, dan secara khusus

20 Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.