Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13

39

          Perkembangan industri perikanan secara besar-besaran di sejumlah
  negara tetangga, membutuhkan pasokan bahan baku perikanan dalam
  jumlah besar. Hal ini mendorong ekspansi armada perikanan negara-
  negara tersebut menangkap ikan di wilayah laut ZEE negara lain dan di laut
  lepas. Indonesia yang paling banyak dirugikan akibat pencurian ikan oleh
  negara-negara tetangga, pada tahun 2007 menginisiasi pembentukan
 Regional Plan o f Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices
 including Combating IUU Fishing in the Region, atau Rencana Aksi
 Regional untuk mewujudkan Praktek Perikanan Bertanggungjawab, terma­
 suk Memerangi Illegal Fishing di Kawasan Regional, dengan 11 negara
 peserta, yaitu: Australia, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini,
 Philipina, Thailand, Singapura, Timor Leste, dan Viet Nam. RPOA bertu­
juan meningkatkan dan memperkuat pengelolaan perikanan di kawasan
 regional, untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut,
 serta untuk mengoptimalkan manfaat dari implementasi kegiatan perikanan
yang bertanggung jawab. Rencana aksi RPOA meliputi: (i) konservasi
sumber daya ikan dan lingkungannya, (ii) pengaturan penangkapan ikan,
dan (iii) pemberantasan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing di
kawasan Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi (Celebes Sea) dan Laut
Arafura-Timor. Melalui website RPOA, dimungkinkan pertukaran data antar
negara peserta, meminta negara peserta untuk tidak memberikan akses
pengisian logistik bagi kapal-kapal perikanan pelaku illegal fishing di suatu
negara lain, mempublikasikan daftar kapal perikanan ilegal dan menyam­
paikannya kepada RFMOs, dan menangani kapal-kapal perikanan yang
menurut data RFMOs terbukti melakukan praktek-praktek illegal fishing di
wilayah perairan kompetensi RFMOs maupun di laut lepas, untuk mende­
sak negara yang bersangkutan mengendalikan kapal-kapal perikanannya.

18. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional.
        Perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional yang mempe­

ngaruhi penyelenggaraan SISMENNAS guna mewujudkan politik pemba­
ngunan bidang pemberantasan illegal fishing, dalam rangka meningkatkan
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18