Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

41

lestari (maximum sustainable yield/MSY) harus tidak melampaui 80%
dari potensinya atau sekitar 5,12 juta ton/tahun. Praktek illegal fishing,
membatasi upaya pemerintah untuk mendapatkan data stock ikan
yang akurat. Kesalahan dalam menentukan kuota penangkapan, da­
pat menyebabkan kerusakan SKA perikanan mengancam keberlanjut-
an matapencaharian nelayan skala kecil maupun usaha perikanan
nasional.
d. Gatra Ideologi

Melunturnya rasa kebangsaan, menyebabkan banyaknya oknum
pengusaha dalam negeri memilih bekerjasama dengan KIA, semata-
mata berorientasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelom­
pok tertentu, dengan mengabaikan upaya pemerintah untuk mewujud­
kan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Adanya oknum pejabat dan aparat yang melakukan korup­
si, kolusi, dan nepotisme di bidang perikanan, merupakan tantangan
tersendiri dalam mengoptimalkan penyelenggaraan S IS M E N N A S gu­
na memberantas illegal fishing. Implementasi nilai-nilai Pancasila ber­
pengaruh pada politik pembangunan bidang pemberantasan illegal
fishing di setiap struktur politik, baik eksekutif sebagai komponen su­
pra struktur politik, legislatif sebagai komponen infra struktur politik,
maupun masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan sebagai
komponen sub struktur politik,
e. Gatra Politik

1) Kegiatan pemberantasan illegal fishing dilakukan dengan
dukungan APBN, yang dialokasikan berdasarkan RPJPN dan
RPJMN. Dengan demikian, politik Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), peran legislatif, dan juga Badan Peren­
canaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian
Keuangan, berpengaruh pada pembangunan politik bidang pem ­
berantasan illegal fishing.
2) Instruksi Presiden nomor 15 tahun 2011 tentang Perlin­
dungan Nelayan, m emperkuat eksistensi DJPSDK P-K K P dalam
melakukan pengawasan perikanan.