Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

80

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu integritas aparat
penegak hukum, akan dilaksanakan melalui perbaikan pelaksanaan
rekruitmen aparatur penegak hukum yang berbasis kompetensi, promosi dan
mutasi yang berbasis merit dan peningkatan kapasitas aparat penegak
hukum.
3. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap kinerja lembaga dan aparat
penegak hukum.
Upaya penegakan kode etik profesi dan pengawasan yang menyeluruh baik
secara internal maupun eksternal akan menjadi fokus pelaksanaan tahun
2013 untuk memperkuat integritas aparat penegak hukum sebagai input
dalam pelaksanaan tugas dan kinerja. Pemberian sanksi yang tegas
terhadap aparatur penegak hukum dan upaya menindaklanjuti laporan
pengaduan yang terkait dengan kinerja akan dilaksanakan untuk
meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam proses penegakan hukum.
4. Peningkatan kualitas pelayanan hukum.
Upaya peningkatan pelayanan hukum terus dilakukan dengan
mengedepankan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.
5. Perbaikan dukungan sarana dan prasarana lembaga penegak hukum.
Perbaikan kinerja aparatur penegak hukum akan terus dilakukan melalui
upaya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung
pelaksanaan kinerja aparatur penegak hukum.

Pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui
reformasi birokrasi merupakan langkah optimalisasi pelayanan publik sekaligus
bagian dari upaya pencegahan korupsi. Disamping itu tentu saja yang tidak
kalah pentingnya adalah efektifitas penegakan hukum yang dijalankan oleh
Negara. Efektifitas dalam Good and Clean Government serta Law Enforcement
menjadi kunci kepercayaan publik atas berlangsungnya pilar-pilar pemerintahan,
sehingga dapat mendorong stabilisasi kondisi sosial politik nasional dan budaya
politik yang sehat sesuai demokrasi pancasila. Kebijakan yang perlu dirumuskan