Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

79

keuangan di K/L/Pemda melalui kegiatan state accountability revitalization
(STAR).
Pada aspek pengadaan barang/jasa pemerintah, pembentukan LPSE pada
instansi pemerintah pada tahun 2013 diharapkan telah mencapai 90%.
Peningkatan kompetensi SDM pengadaan, khususnya pada Unit Layanan
Pengadaan (ULP) ditingkatkan baik melalui bimbingan teknis maupun
sertifikasi. Langkah lainya, penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa
pemerintah sebagai landasan hukum/kebijakan bidang pengadaan terus
dilanjutkan, dan dapat dibahas di DPR.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan akan terus ditingkatkan. Disadari bahwa peran masyarakat
dalam pengawasan memiliki peran strategis untuk mendorong transparansi
dalam penyelenggaraan pemerintahan, mencegah praktek KKN dan
menciptakan iklim takut korupsi. Hasil pengawasan masyarakat menjadi
salah satu masukan perbaikan, disamping juga hasil pengawasan yang
dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Disamping mewujudkan sistem pemerintahan yang berorientasi hanya
pada pelayanan publik, tidak kalah pentingnya adalah mengefektifitkan
transparansi dan obyektifitas penegakan hukum, dimana Pemerintah
memandang perlu dilakukannya peningkatan kinerja lembaga penegak hukum,
antara lain melalui langkah-langkah ®°:
1. Peningkatan sistem manajemen penanganan perkara yang akuntabel dan

transparan.
Peningkatan keterbukaan business process dan alur penanganan perkara
yang di dukung oleh sistem manajemen perkara yang transparan dengan
dukungan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat.
2. Meningkatkan upaya perbaikan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi
serta kapasitas aparat penegak hukum yang berbasis kompetensi.

60 Bappenas RI, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013.