Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11
11
BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN
6. Umum.
Proses demokratisasi dalam kondisi masyarakat yang multikultur
seringkali diwarnai oleh berbagai perbedaan kepentingan, identitas dan
aspirasi dalam perspektif pluralisme. Struktur masyarakat yang memiliki
perbedaan baik dalam relasi keagamaan, etnisitas ataupun bentuk identitas
lainnya memiliki kondisi yang lebih rentan terhadap terjadinya konflik
dibandingkan dengan struktur masyarakat yang cenderung homogen.
Mempertimbangkan kondisi tersebut, terciptanya stabilitas dan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang damai merupakan cita-cita
dan tujuan yang hendak dicapai dalam negara dengan struktur masyarakat
multikultur, termasuk Indonesia. Sejak era perjuangan kemerdekaan hingga
masa Reformasi, sejarah bangsa Indonesia mencatat upaya perjuangan
yang cukup panjang untuk mempertahankan stabilitas dan harmonisasi
sosial politik baik dari agresi bangsa asing maupun potensi-potensi konflik
domestik.
Konflik-konflik tersebut terjadi baik dalam bentuk konflik vertikal
maupun konflik komunal. Konflik-konflik komunal yang terjadi di berbagai
pelosok Tanah Air kerap kali diakibatkan oleh berbagai persoalan sosial
kemasyarakatan, mulai dari kasus kerusuhan di Ambon yang merambat
dan meluas menjadi pertikaian antar-etnis yang berlarut-larut10 hingga
terjadinya bentrok antarwarga masyarakat di suatu kota. Terjadinya konflik
komunal tersebut memperlihatkan tingkat Kewaspadaan Nasional
masyarakat yang belum optimal sehingga turut mempengaruhi Ketahanan
Nasional bangsa Indonesia secara luas. Di sisi lain, terjadinya konflik-
konflik tersebut juga merupakan refleksi dari belum optimalnya pengamalan
landasan-landasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
10St. Sularto. 2010. Rindu Pancasila (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), him. 41.