Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

72

upaya deteksi dini, cegah dini, tangkal awal dan tanggap awal terhadap
potensi terjadinya konflik komunal di komunitas masing-masing.

Masyarakat yang telah memperoleh pendidikan politik secara
memadai akan memiliki kepedulian, perhatian dan rasa cinta tanah air
terhadap bangsa dan negaranya, sehingga mereka tidak rela untuk
membiarkan terjadinya konflik komunal antar-sesama anak bangsa. Proses
pendidikan politik ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber, metode dan
instrumen, sehingga yang diperlukan sesungguhnya adalah bagaimana
menyediakan pendidikan politik yang berkualitas, berkelanjutan dan
berwawasan kebangsaan bagi seluruh elemen masyarakat.

Adanya tuntutan terhadap pendidikan politik yang berkualitas saat
ini merupakan suatu keniscayaan, mengingat para elit politik semakin sulit
diharapkan menjadi figur panutan yang mampu bersikap siap siaga dan
peduli semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa. Elit politik terjebak
dalam pusaran kekuasaan dan pragmatisme, sehingga manuver yang
mereka lakukan cenderung hanya ditujukan untuk kepentingan diri,
kelompok, ataupun partai politiknya. Bahkan tidak jarang sebagian oknum
elit politik justru memprovokasi munculnya konflik komunal, seperti dalam
kasus anarkisme pemilukada dan perlakuan diskriminasi terhadap
kelompok minoritas.

Ketika masyarakat mulai merasa hak-hak dasarnya sulit terjamin,
seperti: hak terbebas dari rasa takut, hak memperoleh rasa aman, serta
hak untuk memeluk agama, berkeyakinan dan menjalankan ibadah, maka
pada saat itulah peran negara (dalam hal ini pemerintah) mulai
dipertanyakan. Kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat (kamtibmas) serta perwujudan kepastian hukum oleh aparatur
negara tengah menjadi sorotan masyarakat, sehingga intensitas konflik
komunal di berbagai daerah cenderung meningkat. Banyak kasus konflik
komunal yang akhirnya muncul ke permukaan tanpa dapat diantisipasi
terlebih dahulu sehingga menimbulkan korban.