Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

87

memudahkan pimpinan dalam mengarahkan tugas baru
yang akan diemban oleh penyidik tindak pidana korupsi.
b) Pimpinan Polri, Kejaksaan RI dan KPK, melakukan
rotasi (memindahkan ke tempat lain) aparat penegak
hukum di setiap lembaga yang tidak m em ® kapasitas
menangani perkara korupsi dan berupaya
mempertahankan aparat penegak hukum lainnya yang
memiliki kemampuan dan motivasi kerja dalam rangka
pemberantasan korupsi. Dengan demikian maka kesiapan
aparat dalam rangka menangani permaslahan korupsi
dilingkungan pemerintah tetap terjaga. Hal ini dapat
dilakukan sambil menunggu penambahan aparat penegak
hukum yang baru.
c) Pimpinan Polri dan Kejaksaan RI menempatkan
aparatnya secara merata di semua tingkatan struktur
lembaga penegak hukum untuk memperluas lapis
kekuatan aparat. Aparat yang ditugaskan untuk
pemberantasan korupsi ditempatkan (ditugaskan) secara
proporsional di semua Kantor Kepolisian (mulai dari
tingkat Mabes Polri sampai dengan Polres). Sedangkan
untuk Kejaksaan ditempatkan secara proporsional mulai
dari Kejaksaan Agung sampai dengan Kejaksaan Negeri
di seluruh wilayah NKRI.
d) Pimpinan KPK menjalin kerjasama dengan
Pimpinan Polri dan Kejaksaan RI untuk mendapatkan
tambahan aparat dan ditugaskan sebagai penyidik di KPK.
Hal ini sebagai bagian dari upaya merealisasikan
ketentuan pasal 39 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002
tentang KPK, yang menyatakan bahwa SDM KPK yang
bertugas dibidang penyidikan dan penuntut umum berasal
dari Polri dan Kejaksaan RI dan untuk penambahan