Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9

63

                     profesional dan proporsional oleh aparat negara dengan
                     dukungan masyarakat, untuk mendeteksi secara dini potensi
                     ancaman tersebut.

                             Untuk dapat mengantisipasi dini segala bentuk
                     gangguan terhadap pertahanan, maka TNI perlu dibekali
                     dengan alat utama dan sistem senjata yang modern mengikuti
                     perkembangan jaman. Selain itu perlu disiapkan personel
                     yang cakap dan professional dalam melaksanakan tugas.
                      Demikian pula Polri sebagai penanggung jawab keamanan
                     dalam negeri, perlu disesuaikan jumlah personel yang ada
                     dengan jumlah penduduk yang dilayaninya sesuai standar
                     PBB. Ketika menangani konflik sosial, Polri harus
                     berkoordinasi dengan TNI agar konflik tersebut tidak meluas
                     sehingga sulit dikendalikan. Sinergitas antara Polri dan TNI
                     dalam menangani konflik sosial di lapangan perlu diatur
                     kembali. Untuk saat ini kedua instansi ini saja yang siap
                     digerakkan kapan saja. Bila dari awal terjalin sinergitas antara
                     Polri dan TNI dalam menangani konflik di lapangan,
                     dimungkinkan konflik lebih mudah diredam, selanjutnya
                     bersama-sama dengan pemerintah pusat dan daerah
                     menyelesaikan konflik tersebut.

23. Indikasi Keberhasilan
       a. Data Konflik Sudah Terintegrasi
                     Seperti yang telah disinggung pada BAB III bahwa baik Polri,
              TNI, maupun pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya telah
              mempunyai data mengenai potensi konflik yang ada di seluruh
              wilayah Indonesia. Faktanya, data-data yang dimiliki oleh masing-
              masing instansi tersebut hanya sebatas konsumsi internal dan
              belum terintegrasi sebagai sebuah informasi yang utuh dalam
              menangani konflik yang terjadi. Akibatnya pada saat konflik
              muncul, masing-masing instansi bertindak menurut standar
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14